Sabtu, 29 September 2012

Softskill Ekonomi Koperasi #

KOPERASI

Definisi Koperasi
Koperasi adalah organisasi bisnis yang dimiliki dan di operasikan  oleh sekelompok orang demi kepentingan bersama. Koperasi berlandaskan kegiatan yang berdasarkan prinsip tentang kepentingan rakyat atas asas kekeluargaan.

Prinsip Koperasi
Prinsip Koperasi adalah ide-ide pokok yang dibentuk untuk membangun Koperasi yang efektif dan tahan lama. Berikut adalah prinsip koperasi yang dikembangkan oleh international cooperative Alliance (Federasi Koperasi Non-Pemerintah Internasiaonal)
-        -  Keanggotaan yang bersifat terbuka atau sukarela
-        - Pengelolaan yang demokratis
-        -  Partisipasi anggota dalam ekonomi
-        -  Kebebasan dan Otonomi
-        - Pengembangan pendidikan, pelatihan, dan informasi
Di Indonesia sendiri telah dibuat UU no. 25 tahun 1992 tentang perkoperasian. Prinsip menurut UU no. 25 tahun 1992 adalah:
-        - Keanggotaan yang bersifat sukarela dan terbuka
-        - Pengelolaan dilakukan secara demokrasi
-        - Pembagian SHU dilakukan secara adil sesuai dengan jasa usaha masing-masing anggota
-        - Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal
-        - Kemandirian
-        - Pendidikan perkoperasian
-        - Kerjasama antar koperasi

Bentuk dan jenis Koperasi

Jenis Koperasi menurut fungsinya

-        - Koperasi pembelian/pengadaan/konsumsi adalah koperasi yang menyelenggarakan fungsi pembelian atau pengadaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan anggota sebagai konsumen akhir. Di sini anggota berperan sebagai pemilik dan pembeli atau konsumen bagi koperasinya.
-        - Koperasi penjualan/pemasaran adalah koperasi yang menyelenggarakan fungsi distribusi barang atau jasa yang dihasilkan oleh anggotanya agar sampai di tangan konsumen. Di sini anggota berperan sebagai pemilik dan pemasok barang atau jasa kepada koperasinya.
-        - Koperasi produksi adalah koperasi yang menghasilkan barang dan jasa, dimana anggotanya bekerja sebagai pegawai atau karyawan koperasi. Di sini anggota berperan sebagai pemilik dan pekerja koperasi.
-        - Koperasi jasa adalah koperasi yang menyelenggarakan pelayanan jasa yang dibutuhkan oleh anggota, misalnya: simpan pinjam, asuransi, angkutan, dan sebagainya. Di sini anggota berperan sebagai pemilik dan pengguna layanan jasa koperasi.
Apabila koperasi menyelenggarakan satu fungsi disebut koperasi tunggal usaha (single purpose cooperative), sedangkan koperasi yang menyelenggarakan lebih dari satu fungsi disebut koperasi serba usaha (multi purpose cooperative).

Jenis koperasi berdasarkan tingkat dan luas daerah kerja

-        Koperasi Primer
Koperasi primer ialah koperasi yang yang minimal memiliki anggota sebanyak 20 orang perseorangan.

-        Koperasi Sekunder
Adalah koperasi yang terdiri dari gabungan badan-badan koperasi serta memiliki cakupan daerah kerja yang luas dibandingkan dengan koperasi primer. Koperasi sekunder dapat dibagi menjadi :
1.      koperasi pusat
Adalah koperasi yang beranggotakan paling sedikit 5 koperasi primer
2.      gabungan koperasi
Adalah koperasi yang anggotanya minimal 3 koperasi pusat
3.      induk koperasi
Adalah koperasi yang minimum anggotanya adalah 3 gabungan koperasi

Jenis Koperasi menurut status keanggotaannya

-        Koperasi produsen
      adalah koperasi yang anggotanya para produsen barang/jasa dan memiliki rumah tangga usaha.
-        Koperasi konsumen 
      adalah koperasi yang anggotanya para konsumen akhir atau pemakai barang/jasa yang ditawarkan para pemasok di pasar.
Kedudukan anggota di dalam koperasi dapat berada dalam salah satu status atau keduanya. Dengan demikian pengelompokkan koperasi menurut status anggotanya berkaitan erat dengan pengelompokan koperasi menurut fungsinya.


Keunggulan Koperasi

Kemungkinan koperasi untuk memperoleh keunggulan komparatif dari perusahaan lain cukup besar mengingat koperasi mempunyai potensi kelebihan antara lain pada skala ekonomi, aktivitas yang nyata, faktor-faktor precuniary, dan lain-lain.

Kewirausahaan Koperasi

Kewirausahaan koperasi adalah suatu sikap mental positif dalam berusaha secara koperatif, dengan mengambil prakarsa inovatif serta keberanian mengambil risiko dan berpegang teguh pada prinsip identitas koperasi, dalam mewujudkan terpenuhinya kebutuhan nyata serta peningkatan kesejahteraan bersama. 

Pengurus

Pengurus koperasi dipilih dari kalangan dan oleh anggota dalam suatu rapat anggota.

Fungsi dan peran koperasi Indonesia

Menurut Undang-undang No. 25 tahun 1992 Pasal 4 dijelaskan bahwa koperasi memiliki fungsi dan peranan antara lain yaitu mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota dan masyarakat, berupaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia, memperkokoh perekonomian rakyat, mengembangkan perekonomian nasional, serta mengembangkan kreativitas dan jiwa berorganisasi bagi pelajar bangsa.


SUMBER
http://id.wikipedia.org/wiki/Koperasi


Rabu, 20 Juni 2012

TUGAS SOFTSKILL PEREKONOMIAN INDONESIA

1.    SEJARAH PEREKONOMIAN INDONESIA

a.       Perkembangan Sistem Ekonomi Sebelum Orde Baru
Sejak berdirinya negara Republik Indonesia, banyak sudah tokoh-tokoh negara pada saat itu telah merumuskan bentuk perekonomian yang tepat bagi bangsa Indonesia, baik secara individu maupun melalui diskusi kelompok.
Sebagai contoh, Bung Hatta sendiri, semasa hidupnya mencetuskan ide, bahwa dasar perekonomian Indonesia yang sesuai dengan cita-cita tolong menolong adalah koperasi (Moh. Hatta dalam Sri Edi Swasono, 1985), namun bukan berarti semua kegiatan ekonomi harus dilakukan secara koperasi, pemaksaan terhadap bentuk ini justru telah melanggar dasar ekonomi koperasi.
Demikian juga dengan tokoh ekonomi Indonesia saat itu, Sumitro Djojohadikusumo, dalam pidatonya di negara Amerika tahun 1949, menegaskan bahwa yang dicita-citakan adalah ekonomi semacam campuran. Namun demikian dalam proses perkembangan berikutnya disepakitilah suatu bentuk ekonomi Pancasila yang di dalamnya mengandung unsur penting yang disebut Demokrasi Ekonomi.
b.      Sistem Perekonomian Indonesia Berdasarkan Demokrasi Ekonomi
Terlepas dari sejarah yang akan menceritakan keadaan yang sesungguhnya pernah terjadi di Indonesia, maka menurut UUD’45, sistem perekonomian tercermin dalam pasal-pasal 23, 27, 33, dan 34.
Demokrasi Ekonomi dipilih, karena memiliki ciri-ciri positif yang diantaranya adalah (Suroso, 1993) :
·         Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
·         Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
·         Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
·         Sumber-sumber kekayaan dan keuangan negara digunakan dngan permufakatan lembaga-lembaga perwakilan rakyat, serta pengawasan terhadap kebijaksanaannya ada pada lembaga-lembaga perwakilan pula.
·         Warga negara memiliki kebebasan dalam memilih pekerjaan yang dikehendaki serta mempunyai hak akan pekerjaan dan penghidupan yang layak.
·         Hak milik perorangan diakui dan pemanfaatannya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan masyarakat.
·         Potensi, inisiatif dan daya kreasi setiap warga dikembangkan sepenuhnya dalam batas-batas yang tidak merugikan kepentingan umum.
Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.


c.       Sistem Perekonomian Indonesia sangat Menentang adanya sistem Free fight liberalism, Etatisme, dan Monopoli
Dengan demikian, di dalam perekonomian Indonesia tidak mengijinkan adanya:
a)      Free fight liberalism, ialah adanya kebebasan usaha yang tidak terkendali sehingga memungkinkan terjadinya eksploitasi kaum ekonomi yang lemah. Dengan dampak semakin bertambah luasnya jurang pemisah kaya dan miskin.
b)      Etatisme, yaitu keikutsertaan pemerintahan yang terlalu dominan sehingga mematikan motifasi dan kreasi dari masyarakat untuk berkembang dan bersaing secara sehat.
c)       Monopoli, suatu bentuk pemusatan kekuatan ekonomi pada satu kelompok tertentu, sehingga tidak memberikan pilihan lain pada konsumen untuk tidak mengikuti ‘keinginan sang monopoli’.
Pada awal perkembangan perekonomian Indonesia menganut sistem ekonomi Pancasila. Ekonomi Demokrasi, dan ‘mungkin campuran’, namun bukan berarti sistem perekonomian liberalis dan etatisme tidak pernah terjadi di Indonesia. Awal tahun 1950-an s/d tahun1957-an merupakan bukti sejarah adanya corak liberalis dalam perekonomian Indonesia. Demikian juga dengan sistem etatisme, pernah juga mewarnai corak perekonomian di tahun1960-an s/d masa orde baru.
Keadaan ekonomi Indonesia antara tahun 1950 s/d tahun 1965-an sebenarnya telah diisi dengan beberapa program dan rencana ekonomi pemerintah. Diantara program-program tersebut adalah:
§  Program Banteng tahun 1950, yang bertujuan membantu pengusaha pribumi.
§  Program/ Sumitro Plan tahun 1951
§  Rencana Lima Tahun Pertama, tahun 1955-1960
Namun demikian ke semua program dan rencana tersebut tidak memberikan hasil yang berarti bagi perekonomian Indonesia. Beberapa faktor yang menyebabkan kegagalan adalah :
·         Program-program tersebut disusun oleh tokoh-tokoh yang relatif bukan bidangnya, namun oleh tokoh politik, dengan demikian keputusan-keputusan yang dibuat cenderung menitik beratkan pada masalah poitik, dan bukannya masalah ekonomi. Hal ini dapat dimengerti mengingat pada masa-masa ini kepentingan politik lebih dominan, seperti mengembalikan negara Indonesia ke negara kesatuan, usaha mengembalikan Irian Barat, menumpas pemberontakan di daerah-daerah, dan masalah politik sejenisnya.
·         Akibat lanjut dari keadaan di atas, dana negara yang seharusnya dialokasikan untuk kepentingan kegiatan ekonomi, justru dialokasikan untuk kepentingan politik dan perang.
·         Faktor berikutnya adalah, terlalu pendeknya masa kerja setiap kabinet yang dibentuk (sistem parlementer saat itu). Tercatat tidak kurang dari 13 kabinet berganti saat itu. Akibatnya program dan rencana yang telah disusun masing-masing kabinet tidak dapat dijalankan dengan tuntas, kalau tidak ingin disebut tidak sempat berjalan.
·         Disamping itu program dan rencana yang disusun kurang memperhatikan potensi dan aspirasi dari berbagai pihak. Disamping putusan individu/ pribadi, dan partai lebih dominan daripada kepentingan pemerintah dan negara.
·         Adanya kecenderungan terpengaruh untuk menggunakan sistem perekonomian yang tidak sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia (liberalis, 1950 – 1957) dan etatisme (1958 – 1965).
Akibat yang ditimbulkan dari sistem etatisme yang pernah ‘terjadi’ di Indonesia pada periode tersebut dapat dilihat pada bukit-bukit berikut :
o   Semakin rusaknya sarana-sarana produksi dan komunikasi, yang membawa dampak menurunnya nilai eksport kita.
o   Hutang luar negeri yang justru dipergunakan untuk proyek ‘Mercu Suar’.
Defisit anggaran negara yang makin besar, dan justru ditutup dengan mencetak uang baru, sehingga inflasi yang tinggi tidak dapat dicegah kembali.
Keadaan tersebut masih dipaparkan dengan laju pertumbuhan penduduk (2,8%) yang lebih besar dari laju pertumbuhan ekonomi saat itu, yakni sebesar 2,2%.
d.      Perkembangan Sistem Ekonomi Indonesia Setelah Orde Baru
Iklim kebangsaan setelah Orde Baru menunjukkan suatu kondisi yang sangat mendukung untuk mulai dilaksanakannya sistem ekonomi yang sesungguhnya diinginkan rakyat Indonesia. Setelah melalui masa-masa penuh tantangan pada periode 1945 s/d 1965, semua tokoh negara yang duduk dalam pemerintahan sebagai wakil rakyat untuk kembali menempatkan sistem ekonomi kita pada nilai-nilai yang telah tersirat dalam UUD 1945.
Dengan demikian sistem demokrasi ekonomi dan sistem ekonomi Pancasila kembali satu-satunya acuan bagi pelaksanaan semua kegiatan ekonomi selanjutnya.
Awal Orde Baru diwarnai dengan masa-masa rehabilitasi, perbaikan, hampir di seluruh sektor kehidupan, tidak terkecuali sektor ekonomi. Rehabilitasi ini terutama ditujukan untuk :
o   Membersihkan segala aspek kehidupan dari sisa-sisa faham dan sistem perekonomian yang lama (liberal/ kapitalis dan etatisme/ komunis).
o   Menurunkan dan mengendalikan laju inflasi yang saat itu sangat tinggi, yang berakibat terhambatnya proses penyembuhan dan peningkatan kegiatan ekonomi secara umum.
Tercatat bahwa :
Tingkat inflasi tahun 1966 sebesar 650%
Tingkat inflasi tahun 1967 sebesar 120%
Tingkat inflasi tahun 1968 sebesar 85%
Tingkat inflasi tahun 1969 sebesar 9,9%
Dari data di atas, menjadi jelas, mengapa rencana pembangunan lima tahun pertama (REPELITA I) baru dimulai pada tahun 1969.














2.    Paradigma/Tinjauan Perekonomian Indonesia
Perubahan pola pikir pembangunan sektor ekonomi perlu dilakukan. Jika menilik struktur ekonomi Negara maju, dimana pada sturktur tersebut yang memegang peranan dominanadalah sektor pengolahan / industri serta sektor jasa dibandingkan dengan sektor primer. Hal inidapat dilakuakn dengan menggenjot pertumbuhan industry dalam negeri. Terutama sektor industri vital seperti pertambangan, perminyakan, baja/logam, dll. Juga insentif pengembanganbagi pengusaha UKM dengan pengucuran kredit usaha rakyat yang lebih mudah diakses.Sehingga UKM tersebut bisa berkembang menjadi usaha menengah yang tentunya akanmemicu pertumbuhan industry ( dimana berdampak mengurangi pengangguran, danpeningkatan jam kerja).

Selain itu, sektor jasa juga mesti digitakan dengan dukungan kebijakanpemerintah untuk menggunakan sektor jasa domestik untuk keperluan dalam negeri (menciptakan pasarnya ).Selanjutnya yang perlu dilakukan adalah pemerataan pembangunan sektor ekonomi diseluruh daerah Indonesia. Hal ini sudah diakomodir dengan program Koridor Ekonomi Nasional  dimana Indonesia dikavling menurut potensi kavlingnya, selanjutnya investor diarahkan untukmenanamkan modalnya disana, sehingga akan tercipta pusat-pusat industri yang merata diseluruh tanah air. Selain itu program ini harus diseinergikan dengan pembangunan daerah,karean akan menyangkut pembangunan infrastuktur dan tentunya pemabngunan SDM daerah.

Peningkatan jumlah industri kreatif juga harus diperhatikan mengingat potensi industri iniyang luar biasa ( tidak terlalu bergantung pada karakteristik, tetapi bergantung pada owner nya) seperti industry fashion, IT, video, fotografi, kerajian tangan, music, percetakan dan penerbitan,permainan interaktif, dll. Karena potensi utama industry terletak pada SDMnya, sehingga tidakterlalu bergantung pada SDA pada keberjalanannya. Dengan dilakukan pengembangan SDMyang baik, terutama dengan pengembangan jiwa kewirausahaan ( kewirausaahan jangandikonotasikan sempit hanya pada pengusaha, namu harus dimakanai secara luas sebagaisebuah sikap hidup) pada generasi muda, dimana mencakup nilai keberanian, kehatia-hatian,memberi nilai tambah, melihat peluang dan masih banyak lagi nilai positif lainnya.Pengembangannya dapat dilakukan dengan pengintegrasian konsepnya pada kurikulumpendidikan, serta tentunya pemberian intensif untuk para wirausahawan muda agar mampumenjadi suri teladan bagi generasi muda lainnya.






3.    Sistem Perencanaan Pembangunan Indonesia Yg Menuju Indonesia Emas
Awal masa orde baru menerima beban berat dari buruknya perekonomian orde lama. Tahun 1966-1968 merupakan tahun untuk rehabilitasi ekonomi. Maka sejak tahun 1969, Indonesia dapat memulai membentuk rancangan pembangunan yang disebut Rencana Pembangunan Lima Tahun (REPELITA).
a.      REPELITA I (1969-1974)
Mulai berlaku sejak tanggal 1 April 1969. Tujuan yang ingin dicapai adalah pertumbuhan ekonomi 5% per tahun dengan sasaran yang diutamakan adalah cukup pangan, cukup sandang, perbaikan prasarana terutama untuk menunjang pertanian. Tentunya akan diikuti oleh adanya perluasan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
b.       REPELITA II (1974-1979)
Target pertumbuhan ekonomi adalah sebesar 7,5% per tahun. Prioritas utamanya adalah sector pertanian yang merupakan dasar untuk memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri dan merupakan dasar tumbuhnya industri yang mengolah bahan mentah menjadi bahan baku.
c.        REPELITA III (1979-1984)
Prioritas tetap pada pembangunan ekonomi yang dititikberatkan pada sector pertanian menuju swasembada pangan, serta peningkatan industri yang mengolah bahan baku menjadi bahan jadi.
d.       REPELITA IV (1984-1989)
Adalah peningkatan dari REPELITA III. Peningkatan usaha-usaha untuk memperbaiki kesejahteraan rakyat, mendorong pembagian pendapatan yang lebih adil dan merata, memperluas kesempatan kerja. Priorotasnya untuk melanjutkan usaha memantapkan swasembada pangan dan meningkatkan industri yang dapat menghasilkan mesin-mesin industri sendiri.
e.      REPELITA V (1989-1994)
Menekankan bidang transportasi, komunikasi dan pendidikan.
Pembangunan ekonomi menurut REPELITA adalah mengacu pada sector pertanian menuju swasembada pangan yang diikuti pertumbuhan industri bertahap.



REFERENSI
1.       http://alfiantoromdoni.blogspot.com/2012/05/sistem-perekonomian-indonesia.html
2.       http://salmanitb.com/2011/02/paradigma-baru-pembangunan-ekonomi-visi-indonesia-2025/
3.       http://www.unisosdem.org/kumtul_detail.php?aid=11430&coid=2&caid=19&auid=1

Rabu, 02 Mei 2012

TUGAS SOFTSKILL


BAGIAN MASALAH LINGKUNGAN
            Masalah demam berdarah mulai mewabah di lingkungan rt saya, sejak awal februari lalu ada warga rt saya yang terjangkit Demam Berdarah. Ini sudah penyakit musiman karena wabah dipicu oleh curah hujan extreme sejak akhir januari lalu di daerah saya.
               Penyakit Demam Berdarah ialah penyakit yang disebabkan oleh virus dengue yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Kedua jenis nyamuk ini terdapat hampir di seluruh pelosok Indonesia, kecuali di tempat-tempat ketinggian lebih dari 1000 meter di atas permukaan air laut.
            Ketua rt saya dengan himbauan departemen kesehatan telah mengupayakan berbagai strategi dalam mengatasi kasus ini. Pada awalnya strategi yang digunakan adalah memberantas nyamuk dewasa melalui pengasapan, kemudian strategi diperluas dengan menggunakan larvasida yang ditaburkan ke tempat penampungan air yang sulit dibersihkan. Akan tetapi kedua metode tersebut sampai sekarang belum memperlihatkan hasil yang memuaskan.

Gejala pada penyakit demam berdarah diawali dengan :
a.  Demam tinggi yang mendadak 2-7 hari (38 °C- 40 °C)
b.  Manifestasi pendarahan, dengan bentuk : uji tourniquet positif puspura pendarahan, konjungtiva, epitaksis, melena, dsb.
c.  Hepatomegali (pembesaran hati).
d.  Syok, tekanan nadi menurun menjadi 20 mmHg atau kurang, tekanan sistolik sampai 80 mmHg atau lebih rendah.
e.  Trombositopeni, pada hari ke 3 - 7 ditemukan penurunan trombosit sampai 100.000 /mm³.
f.   Hemokonsentrasi, meningkatnya nilai Hematokrit.
g.  Gejala-gejala klinik lainnya yang dapat menyertai: anoreksia, lemah, mual, muntah, sakit perut, diare kejang dan sakit kepala.
h.  Pendarahan pada hidung dan gusi.
i.   Rasa sakit pada otot dan persendian, timbul bintik-bintik merah pada kulit akibat pecahnya pembuluh darah.

Pengendalian nyamuk tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa metode yang tepat, yaitu :
1. Lingkungan
Metode lingkungan untuk mengendalikan nyamuk tersebut antara lain dengan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN), pengelolaan sampah padat, modifikasi tempat perkembangbiakan nyamuk hasil samping kegiatan manusia, dan perbaikan desain rumah. Sebagai contoh:
- Menguras bak mandi/penampungan air sekurang-kurangnya sekali seminggu.
- Mengganti/menguras vas bunga dan tempat minum burung seminggu sekali.
- Menutup dengan rapat tempat penampungan air.
- Mengubur kaleng-kaleng bekas, aki bekas dan ban bekas di sekitar rumah dan lain sebagainya.

2. Biologis
Pengendalian biologis antara lain dengan menggunakan ikan pemakan
jentik (ikan adu/ikan cupang), dan bakteri (Bt.H-14).
3. Kimiawi
Cara pengendalian ini antara lain dengan:
- Pengasapan/fogging (dengan menggunakan malathion dan fenthion), berguna untuk mengurangi kemungkinan penularan sampai batas waktu tertentu.
- Memberikan bubuk abate (temephos) pada tempat-tempat penampungan air seperti, gentong air, vas bunga, kolam, dan lain-lain.
            Ketua RT saya sudah melakukan fogging 2 kali pada bulan februari lalu, dan menghimbau warganya kengan metode pencegahan lingkungan seperti yang diatas, pencegahan tetap dilaksanakan sampai curah hujan di daerah kami menurun. Karna curah hujan di jakarta tidak bisa diprediksi dengan tepat


 


MASALAH PEMBANGUNAN WILAYAH KALIMANTAN TENGAH

Bagian Utara Kalimantan Tengah memiliki cadangan batubara ± 4,8 milyar ton dimana sampai saat ini masih belum dapat dieksploitasi dengan baik, untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dari  4,8 milyar ton batubara tersebut ± 50% diantaranya adalah batubara dengan kalori tinggi (high grade/cooking coal) yang bernilai ekonomi tinggi. Salah satu kendala utama dalam pengelolaan batubara di Kalimantan Tengah adalah masalah transportasi dari daerah produksi (penambangan) ke outlet yakni Lupak Dalam yang berada di laut Jawa.
Saat ini modal transportasi angkutan batubara dari Kabupaten Murung Raya ke outlet adalah kombinasi antara angkutan truk dan moda transportasi sungai Barito. Permasalahannya adalah sungai Barito ini tidak dapat dilayari sepanjang tahun terutama pada musim kemarau, karena kedalaman air yang tidak memadai untuk dilayari.
Disamping itu di kota Muara Teweh terdapat jembatan H. Hasan Basry yang melintasi sungai Barito dengan bentang terpanjangnya hanya 60 meter dan jembatan tersebut berada pada daerah tikungan sungai (meandering), sehingga sangat sulit untuk di lewati oleh tongkang-tongkang bermuatan berat. Jembatan ini sudah sering tertabrak oleh tongkang-tongkang yang lewat pada sungai tersebut. Akibatnya adalah produksi batubara tidak dapat ditingkatkan dan maksimal hanya ± 1,5 juta ton per tahun.
Akibat lain adalah mahalnya ongkos angkut yang menyebabkan mahalnya harga jual batubara sehingga margin menjadi sangat kecil. Hal ini akan mempengaruhi tingkat keekonomian pengelolan batubara tersebut secara keseluruhan. Permasalahan lainnya adalah tingkat reliabilitas (keandalan) dan kontinuitas (sustainability) produksi yang tidak dapat dipastikan akibat sulitnya memprediksi masalah angkutan ini.
Ada 3 (tiga) alternatif modal transportasi dari Puruk Cahu ke Bangkuang yakni moda transportasi sungai, jalan darat dan jalan kereta api. Dari kajian yang dilaksanakan didapat bahwa transportasi jalan kereta api merupakan pilihan yang paling ideal ditinjau dari berbagai sudut pandang. Dengan pemilihan moda transportasi ini maka produksi batubara akan dapat ditingkatkan dari 1,5 juta ton per tahun menjadi 20 juta ton per tahun atau bahkan lebih. Dengan demikian maka tingkat keandalan dan kontinutas angkutan/produksi batubara akan dapat ditingkatkan. Di samping itu tingkat keekonomian dan margin akan dapat ditingkatkan pula.
Trase jalan kereta api ruas Puruk Cahu-Bangkuang sepanjang 185 km dimulai dari Desa Palaci di Kabupaten Murung Raya menuju Desa Bangkuang yang terletak 45 Km di sebelah Selatan kota Buntok, ibukota Kabupaten Barito Selatan. Trase ini melewati 3 (tiga) kabupaten yakni Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Utara dan Kabupaten Barito Selatan.  Beberapa kecamatan akan yang dilalui jalan kereta api adalah Kecamatan Muaralaung (Kabupaten Murung Raya), Kecamatan Lahei, Kecamatan Teweh Tengah dan Kecamatan Montalaat (Kabupaten Barito Utara), Kecamatan Dusun Utara, Kecamatan Dusun Selatan, Kecamatan Karau Kuala dan Kecamatan Dusun Hilir (Kabupaten Barito Selatan).


Beberapa manfaat yang didapat dari pembangunan jalan kereta api Puruk Cahu-Bangkuang adalah sebagai berikut:
1. Membuka isolasi wilayah

            Saat ini salah satu permasalahan utama yang dihadapi dalam pembangunan di Kalimantan Tengah adalah minimnya infrastruktur terutama bidang perhubungan, sehingga meskipun Provinsi Kalimantan Tengah dikaruniai sumberdaya alam yang berlimpah namun hal ini belum dapat dikelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, karena kendala angkutan. Demikian pula halnya dengan rencana pembangunan di sektor perkebunan, pertanian, kehutanan, pariwisata, kelautan dan perikanan juga mengalami kendala yang sama sehingga tidak dapat dikembangkan secara baik.



2. Penciptaan lapangan pekerjaan

            Dengan adanya pembangunan jalan kereta api maka akan terbuka lapangan pekerjaan di beberapa sektor antara lain pertambangan dan ikutannya, transportasi dan jasa. Di sektor pertambangan akan tercipta lapangan pekerjaan untuk berbagai keahlian baik keahlian tinggi (expert), tenaga menengah maupun tenaga rendah/kasar. Demikian pula halnya dengan pembangunan jalan rel kereta api akan menciptakan lapangan pekerjaan juga dengan berbagai tingkat keahlian. Setelah jalan kereta api ini selesai dan beroperasi dengan baik untuk angkutan batubara akan tersedia lagi lapangan pekerjaan yang tidak sedikit seperti dijelaskan diatas.

3. Menambah pendapatan masyarakat dan pemerintah

            Dengan terciptanya lapangan pekerjaan dalam  berbagai sektor dengan beberapa tingkat keahlian sebagaimana diutarakan diatas maka pendapatan masyarakat akan meningkat sehingga angka kemiskinan dan pengangguran diharapkan akan menurun secara signifikan. Demikian pula halnya perusahaan-perusahaan yang beroperasi di wilayah tersebut akan berkontribusi kepada keuangan pemerintah melalui pembayaran pajak sesuai ketentuan yang berlaku.

4. Menunjang sektor-sektor strategis lain

            Seperti diuaraikan di atas permasalahan utama yang dihadapi dalam melakasanakan pembangunan di kalimantan Tengah adalah minimnya infrastruktur perhubungan. Saat ini selain bidang pertambangan, sektor-sektor lain seperti perkebunan, pertanian, kelautan dan perikanan, dan pariwisata belum dapat dikembangkan secara optimal karena permasalahan infrastruktur perhubungan. Dengan dibangunnya jalan kereta api ruas Puruk Cahu-Bangkuang maka seluruh daerah pengaruh proyek akan dapat dikembangkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

5. Mendukung integritas (kesatuan) wilayah

            Saat ini wilayah Barito yang terdiri dari Murung Raya, Barito Utara, Barito Selatan dan Barito Timur meskipun sudah terhubungkan dengan jalan darat dengan wilayah lainnya di Kalimantan Tengah namun kondisinya belum seperti yang diharapakan. Dengan terbangunnya jalan kereta api ruas Puruk Cahu-Bangkuang maka integritas wilayah akan lebih mantap lagi baik  dari sisi ekonomi, sosial bidaya, pemerintahan, pertahanan dan keamanan.