Rabu, 20 Juni 2012

TUGAS SOFTSKILL PEREKONOMIAN INDONESIA

1.    SEJARAH PEREKONOMIAN INDONESIA

a.       Perkembangan Sistem Ekonomi Sebelum Orde Baru
Sejak berdirinya negara Republik Indonesia, banyak sudah tokoh-tokoh negara pada saat itu telah merumuskan bentuk perekonomian yang tepat bagi bangsa Indonesia, baik secara individu maupun melalui diskusi kelompok.
Sebagai contoh, Bung Hatta sendiri, semasa hidupnya mencetuskan ide, bahwa dasar perekonomian Indonesia yang sesuai dengan cita-cita tolong menolong adalah koperasi (Moh. Hatta dalam Sri Edi Swasono, 1985), namun bukan berarti semua kegiatan ekonomi harus dilakukan secara koperasi, pemaksaan terhadap bentuk ini justru telah melanggar dasar ekonomi koperasi.
Demikian juga dengan tokoh ekonomi Indonesia saat itu, Sumitro Djojohadikusumo, dalam pidatonya di negara Amerika tahun 1949, menegaskan bahwa yang dicita-citakan adalah ekonomi semacam campuran. Namun demikian dalam proses perkembangan berikutnya disepakitilah suatu bentuk ekonomi Pancasila yang di dalamnya mengandung unsur penting yang disebut Demokrasi Ekonomi.
b.      Sistem Perekonomian Indonesia Berdasarkan Demokrasi Ekonomi
Terlepas dari sejarah yang akan menceritakan keadaan yang sesungguhnya pernah terjadi di Indonesia, maka menurut UUD’45, sistem perekonomian tercermin dalam pasal-pasal 23, 27, 33, dan 34.
Demokrasi Ekonomi dipilih, karena memiliki ciri-ciri positif yang diantaranya adalah (Suroso, 1993) :
·         Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
·         Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
·         Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
·         Sumber-sumber kekayaan dan keuangan negara digunakan dngan permufakatan lembaga-lembaga perwakilan rakyat, serta pengawasan terhadap kebijaksanaannya ada pada lembaga-lembaga perwakilan pula.
·         Warga negara memiliki kebebasan dalam memilih pekerjaan yang dikehendaki serta mempunyai hak akan pekerjaan dan penghidupan yang layak.
·         Hak milik perorangan diakui dan pemanfaatannya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan masyarakat.
·         Potensi, inisiatif dan daya kreasi setiap warga dikembangkan sepenuhnya dalam batas-batas yang tidak merugikan kepentingan umum.
Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.


c.       Sistem Perekonomian Indonesia sangat Menentang adanya sistem Free fight liberalism, Etatisme, dan Monopoli
Dengan demikian, di dalam perekonomian Indonesia tidak mengijinkan adanya:
a)      Free fight liberalism, ialah adanya kebebasan usaha yang tidak terkendali sehingga memungkinkan terjadinya eksploitasi kaum ekonomi yang lemah. Dengan dampak semakin bertambah luasnya jurang pemisah kaya dan miskin.
b)      Etatisme, yaitu keikutsertaan pemerintahan yang terlalu dominan sehingga mematikan motifasi dan kreasi dari masyarakat untuk berkembang dan bersaing secara sehat.
c)       Monopoli, suatu bentuk pemusatan kekuatan ekonomi pada satu kelompok tertentu, sehingga tidak memberikan pilihan lain pada konsumen untuk tidak mengikuti ‘keinginan sang monopoli’.
Pada awal perkembangan perekonomian Indonesia menganut sistem ekonomi Pancasila. Ekonomi Demokrasi, dan ‘mungkin campuran’, namun bukan berarti sistem perekonomian liberalis dan etatisme tidak pernah terjadi di Indonesia. Awal tahun 1950-an s/d tahun1957-an merupakan bukti sejarah adanya corak liberalis dalam perekonomian Indonesia. Demikian juga dengan sistem etatisme, pernah juga mewarnai corak perekonomian di tahun1960-an s/d masa orde baru.
Keadaan ekonomi Indonesia antara tahun 1950 s/d tahun 1965-an sebenarnya telah diisi dengan beberapa program dan rencana ekonomi pemerintah. Diantara program-program tersebut adalah:
§  Program Banteng tahun 1950, yang bertujuan membantu pengusaha pribumi.
§  Program/ Sumitro Plan tahun 1951
§  Rencana Lima Tahun Pertama, tahun 1955-1960
Namun demikian ke semua program dan rencana tersebut tidak memberikan hasil yang berarti bagi perekonomian Indonesia. Beberapa faktor yang menyebabkan kegagalan adalah :
·         Program-program tersebut disusun oleh tokoh-tokoh yang relatif bukan bidangnya, namun oleh tokoh politik, dengan demikian keputusan-keputusan yang dibuat cenderung menitik beratkan pada masalah poitik, dan bukannya masalah ekonomi. Hal ini dapat dimengerti mengingat pada masa-masa ini kepentingan politik lebih dominan, seperti mengembalikan negara Indonesia ke negara kesatuan, usaha mengembalikan Irian Barat, menumpas pemberontakan di daerah-daerah, dan masalah politik sejenisnya.
·         Akibat lanjut dari keadaan di atas, dana negara yang seharusnya dialokasikan untuk kepentingan kegiatan ekonomi, justru dialokasikan untuk kepentingan politik dan perang.
·         Faktor berikutnya adalah, terlalu pendeknya masa kerja setiap kabinet yang dibentuk (sistem parlementer saat itu). Tercatat tidak kurang dari 13 kabinet berganti saat itu. Akibatnya program dan rencana yang telah disusun masing-masing kabinet tidak dapat dijalankan dengan tuntas, kalau tidak ingin disebut tidak sempat berjalan.
·         Disamping itu program dan rencana yang disusun kurang memperhatikan potensi dan aspirasi dari berbagai pihak. Disamping putusan individu/ pribadi, dan partai lebih dominan daripada kepentingan pemerintah dan negara.
·         Adanya kecenderungan terpengaruh untuk menggunakan sistem perekonomian yang tidak sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia (liberalis, 1950 – 1957) dan etatisme (1958 – 1965).
Akibat yang ditimbulkan dari sistem etatisme yang pernah ‘terjadi’ di Indonesia pada periode tersebut dapat dilihat pada bukit-bukit berikut :
o   Semakin rusaknya sarana-sarana produksi dan komunikasi, yang membawa dampak menurunnya nilai eksport kita.
o   Hutang luar negeri yang justru dipergunakan untuk proyek ‘Mercu Suar’.
Defisit anggaran negara yang makin besar, dan justru ditutup dengan mencetak uang baru, sehingga inflasi yang tinggi tidak dapat dicegah kembali.
Keadaan tersebut masih dipaparkan dengan laju pertumbuhan penduduk (2,8%) yang lebih besar dari laju pertumbuhan ekonomi saat itu, yakni sebesar 2,2%.
d.      Perkembangan Sistem Ekonomi Indonesia Setelah Orde Baru
Iklim kebangsaan setelah Orde Baru menunjukkan suatu kondisi yang sangat mendukung untuk mulai dilaksanakannya sistem ekonomi yang sesungguhnya diinginkan rakyat Indonesia. Setelah melalui masa-masa penuh tantangan pada periode 1945 s/d 1965, semua tokoh negara yang duduk dalam pemerintahan sebagai wakil rakyat untuk kembali menempatkan sistem ekonomi kita pada nilai-nilai yang telah tersirat dalam UUD 1945.
Dengan demikian sistem demokrasi ekonomi dan sistem ekonomi Pancasila kembali satu-satunya acuan bagi pelaksanaan semua kegiatan ekonomi selanjutnya.
Awal Orde Baru diwarnai dengan masa-masa rehabilitasi, perbaikan, hampir di seluruh sektor kehidupan, tidak terkecuali sektor ekonomi. Rehabilitasi ini terutama ditujukan untuk :
o   Membersihkan segala aspek kehidupan dari sisa-sisa faham dan sistem perekonomian yang lama (liberal/ kapitalis dan etatisme/ komunis).
o   Menurunkan dan mengendalikan laju inflasi yang saat itu sangat tinggi, yang berakibat terhambatnya proses penyembuhan dan peningkatan kegiatan ekonomi secara umum.
Tercatat bahwa :
Tingkat inflasi tahun 1966 sebesar 650%
Tingkat inflasi tahun 1967 sebesar 120%
Tingkat inflasi tahun 1968 sebesar 85%
Tingkat inflasi tahun 1969 sebesar 9,9%
Dari data di atas, menjadi jelas, mengapa rencana pembangunan lima tahun pertama (REPELITA I) baru dimulai pada tahun 1969.














2.    Paradigma/Tinjauan Perekonomian Indonesia
Perubahan pola pikir pembangunan sektor ekonomi perlu dilakukan. Jika menilik struktur ekonomi Negara maju, dimana pada sturktur tersebut yang memegang peranan dominanadalah sektor pengolahan / industri serta sektor jasa dibandingkan dengan sektor primer. Hal inidapat dilakuakn dengan menggenjot pertumbuhan industry dalam negeri. Terutama sektor industri vital seperti pertambangan, perminyakan, baja/logam, dll. Juga insentif pengembanganbagi pengusaha UKM dengan pengucuran kredit usaha rakyat yang lebih mudah diakses.Sehingga UKM tersebut bisa berkembang menjadi usaha menengah yang tentunya akanmemicu pertumbuhan industry ( dimana berdampak mengurangi pengangguran, danpeningkatan jam kerja).

Selain itu, sektor jasa juga mesti digitakan dengan dukungan kebijakanpemerintah untuk menggunakan sektor jasa domestik untuk keperluan dalam negeri (menciptakan pasarnya ).Selanjutnya yang perlu dilakukan adalah pemerataan pembangunan sektor ekonomi diseluruh daerah Indonesia. Hal ini sudah diakomodir dengan program Koridor Ekonomi Nasional  dimana Indonesia dikavling menurut potensi kavlingnya, selanjutnya investor diarahkan untukmenanamkan modalnya disana, sehingga akan tercipta pusat-pusat industri yang merata diseluruh tanah air. Selain itu program ini harus diseinergikan dengan pembangunan daerah,karean akan menyangkut pembangunan infrastuktur dan tentunya pemabngunan SDM daerah.

Peningkatan jumlah industri kreatif juga harus diperhatikan mengingat potensi industri iniyang luar biasa ( tidak terlalu bergantung pada karakteristik, tetapi bergantung pada owner nya) seperti industry fashion, IT, video, fotografi, kerajian tangan, music, percetakan dan penerbitan,permainan interaktif, dll. Karena potensi utama industry terletak pada SDMnya, sehingga tidakterlalu bergantung pada SDA pada keberjalanannya. Dengan dilakukan pengembangan SDMyang baik, terutama dengan pengembangan jiwa kewirausahaan ( kewirausaahan jangandikonotasikan sempit hanya pada pengusaha, namu harus dimakanai secara luas sebagaisebuah sikap hidup) pada generasi muda, dimana mencakup nilai keberanian, kehatia-hatian,memberi nilai tambah, melihat peluang dan masih banyak lagi nilai positif lainnya.Pengembangannya dapat dilakukan dengan pengintegrasian konsepnya pada kurikulumpendidikan, serta tentunya pemberian intensif untuk para wirausahawan muda agar mampumenjadi suri teladan bagi generasi muda lainnya.






3.    Sistem Perencanaan Pembangunan Indonesia Yg Menuju Indonesia Emas
Awal masa orde baru menerima beban berat dari buruknya perekonomian orde lama. Tahun 1966-1968 merupakan tahun untuk rehabilitasi ekonomi. Maka sejak tahun 1969, Indonesia dapat memulai membentuk rancangan pembangunan yang disebut Rencana Pembangunan Lima Tahun (REPELITA).
a.      REPELITA I (1969-1974)
Mulai berlaku sejak tanggal 1 April 1969. Tujuan yang ingin dicapai adalah pertumbuhan ekonomi 5% per tahun dengan sasaran yang diutamakan adalah cukup pangan, cukup sandang, perbaikan prasarana terutama untuk menunjang pertanian. Tentunya akan diikuti oleh adanya perluasan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
b.       REPELITA II (1974-1979)
Target pertumbuhan ekonomi adalah sebesar 7,5% per tahun. Prioritas utamanya adalah sector pertanian yang merupakan dasar untuk memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri dan merupakan dasar tumbuhnya industri yang mengolah bahan mentah menjadi bahan baku.
c.        REPELITA III (1979-1984)
Prioritas tetap pada pembangunan ekonomi yang dititikberatkan pada sector pertanian menuju swasembada pangan, serta peningkatan industri yang mengolah bahan baku menjadi bahan jadi.
d.       REPELITA IV (1984-1989)
Adalah peningkatan dari REPELITA III. Peningkatan usaha-usaha untuk memperbaiki kesejahteraan rakyat, mendorong pembagian pendapatan yang lebih adil dan merata, memperluas kesempatan kerja. Priorotasnya untuk melanjutkan usaha memantapkan swasembada pangan dan meningkatkan industri yang dapat menghasilkan mesin-mesin industri sendiri.
e.      REPELITA V (1989-1994)
Menekankan bidang transportasi, komunikasi dan pendidikan.
Pembangunan ekonomi menurut REPELITA adalah mengacu pada sector pertanian menuju swasembada pangan yang diikuti pertumbuhan industri bertahap.



REFERENSI
1.       http://alfiantoromdoni.blogspot.com/2012/05/sistem-perekonomian-indonesia.html
2.       http://salmanitb.com/2011/02/paradigma-baru-pembangunan-ekonomi-visi-indonesia-2025/
3.       http://www.unisosdem.org/kumtul_detail.php?aid=11430&coid=2&caid=19&auid=1

Rabu, 02 Mei 2012

TUGAS SOFTSKILL


BAGIAN MASALAH LINGKUNGAN
            Masalah demam berdarah mulai mewabah di lingkungan rt saya, sejak awal februari lalu ada warga rt saya yang terjangkit Demam Berdarah. Ini sudah penyakit musiman karena wabah dipicu oleh curah hujan extreme sejak akhir januari lalu di daerah saya.
               Penyakit Demam Berdarah ialah penyakit yang disebabkan oleh virus dengue yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Kedua jenis nyamuk ini terdapat hampir di seluruh pelosok Indonesia, kecuali di tempat-tempat ketinggian lebih dari 1000 meter di atas permukaan air laut.
            Ketua rt saya dengan himbauan departemen kesehatan telah mengupayakan berbagai strategi dalam mengatasi kasus ini. Pada awalnya strategi yang digunakan adalah memberantas nyamuk dewasa melalui pengasapan, kemudian strategi diperluas dengan menggunakan larvasida yang ditaburkan ke tempat penampungan air yang sulit dibersihkan. Akan tetapi kedua metode tersebut sampai sekarang belum memperlihatkan hasil yang memuaskan.

Gejala pada penyakit demam berdarah diawali dengan :
a.  Demam tinggi yang mendadak 2-7 hari (38 °C- 40 °C)
b.  Manifestasi pendarahan, dengan bentuk : uji tourniquet positif puspura pendarahan, konjungtiva, epitaksis, melena, dsb.
c.  Hepatomegali (pembesaran hati).
d.  Syok, tekanan nadi menurun menjadi 20 mmHg atau kurang, tekanan sistolik sampai 80 mmHg atau lebih rendah.
e.  Trombositopeni, pada hari ke 3 - 7 ditemukan penurunan trombosit sampai 100.000 /mm³.
f.   Hemokonsentrasi, meningkatnya nilai Hematokrit.
g.  Gejala-gejala klinik lainnya yang dapat menyertai: anoreksia, lemah, mual, muntah, sakit perut, diare kejang dan sakit kepala.
h.  Pendarahan pada hidung dan gusi.
i.   Rasa sakit pada otot dan persendian, timbul bintik-bintik merah pada kulit akibat pecahnya pembuluh darah.

Pengendalian nyamuk tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa metode yang tepat, yaitu :
1. Lingkungan
Metode lingkungan untuk mengendalikan nyamuk tersebut antara lain dengan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN), pengelolaan sampah padat, modifikasi tempat perkembangbiakan nyamuk hasil samping kegiatan manusia, dan perbaikan desain rumah. Sebagai contoh:
- Menguras bak mandi/penampungan air sekurang-kurangnya sekali seminggu.
- Mengganti/menguras vas bunga dan tempat minum burung seminggu sekali.
- Menutup dengan rapat tempat penampungan air.
- Mengubur kaleng-kaleng bekas, aki bekas dan ban bekas di sekitar rumah dan lain sebagainya.

2. Biologis
Pengendalian biologis antara lain dengan menggunakan ikan pemakan
jentik (ikan adu/ikan cupang), dan bakteri (Bt.H-14).
3. Kimiawi
Cara pengendalian ini antara lain dengan:
- Pengasapan/fogging (dengan menggunakan malathion dan fenthion), berguna untuk mengurangi kemungkinan penularan sampai batas waktu tertentu.
- Memberikan bubuk abate (temephos) pada tempat-tempat penampungan air seperti, gentong air, vas bunga, kolam, dan lain-lain.
            Ketua RT saya sudah melakukan fogging 2 kali pada bulan februari lalu, dan menghimbau warganya kengan metode pencegahan lingkungan seperti yang diatas, pencegahan tetap dilaksanakan sampai curah hujan di daerah kami menurun. Karna curah hujan di jakarta tidak bisa diprediksi dengan tepat


 


MASALAH PEMBANGUNAN WILAYAH KALIMANTAN TENGAH

Bagian Utara Kalimantan Tengah memiliki cadangan batubara ± 4,8 milyar ton dimana sampai saat ini masih belum dapat dieksploitasi dengan baik, untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dari  4,8 milyar ton batubara tersebut ± 50% diantaranya adalah batubara dengan kalori tinggi (high grade/cooking coal) yang bernilai ekonomi tinggi. Salah satu kendala utama dalam pengelolaan batubara di Kalimantan Tengah adalah masalah transportasi dari daerah produksi (penambangan) ke outlet yakni Lupak Dalam yang berada di laut Jawa.
Saat ini modal transportasi angkutan batubara dari Kabupaten Murung Raya ke outlet adalah kombinasi antara angkutan truk dan moda transportasi sungai Barito. Permasalahannya adalah sungai Barito ini tidak dapat dilayari sepanjang tahun terutama pada musim kemarau, karena kedalaman air yang tidak memadai untuk dilayari.
Disamping itu di kota Muara Teweh terdapat jembatan H. Hasan Basry yang melintasi sungai Barito dengan bentang terpanjangnya hanya 60 meter dan jembatan tersebut berada pada daerah tikungan sungai (meandering), sehingga sangat sulit untuk di lewati oleh tongkang-tongkang bermuatan berat. Jembatan ini sudah sering tertabrak oleh tongkang-tongkang yang lewat pada sungai tersebut. Akibatnya adalah produksi batubara tidak dapat ditingkatkan dan maksimal hanya ± 1,5 juta ton per tahun.
Akibat lain adalah mahalnya ongkos angkut yang menyebabkan mahalnya harga jual batubara sehingga margin menjadi sangat kecil. Hal ini akan mempengaruhi tingkat keekonomian pengelolan batubara tersebut secara keseluruhan. Permasalahan lainnya adalah tingkat reliabilitas (keandalan) dan kontinuitas (sustainability) produksi yang tidak dapat dipastikan akibat sulitnya memprediksi masalah angkutan ini.
Ada 3 (tiga) alternatif modal transportasi dari Puruk Cahu ke Bangkuang yakni moda transportasi sungai, jalan darat dan jalan kereta api. Dari kajian yang dilaksanakan didapat bahwa transportasi jalan kereta api merupakan pilihan yang paling ideal ditinjau dari berbagai sudut pandang. Dengan pemilihan moda transportasi ini maka produksi batubara akan dapat ditingkatkan dari 1,5 juta ton per tahun menjadi 20 juta ton per tahun atau bahkan lebih. Dengan demikian maka tingkat keandalan dan kontinutas angkutan/produksi batubara akan dapat ditingkatkan. Di samping itu tingkat keekonomian dan margin akan dapat ditingkatkan pula.
Trase jalan kereta api ruas Puruk Cahu-Bangkuang sepanjang 185 km dimulai dari Desa Palaci di Kabupaten Murung Raya menuju Desa Bangkuang yang terletak 45 Km di sebelah Selatan kota Buntok, ibukota Kabupaten Barito Selatan. Trase ini melewati 3 (tiga) kabupaten yakni Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Utara dan Kabupaten Barito Selatan.  Beberapa kecamatan akan yang dilalui jalan kereta api adalah Kecamatan Muaralaung (Kabupaten Murung Raya), Kecamatan Lahei, Kecamatan Teweh Tengah dan Kecamatan Montalaat (Kabupaten Barito Utara), Kecamatan Dusun Utara, Kecamatan Dusun Selatan, Kecamatan Karau Kuala dan Kecamatan Dusun Hilir (Kabupaten Barito Selatan).


Beberapa manfaat yang didapat dari pembangunan jalan kereta api Puruk Cahu-Bangkuang adalah sebagai berikut:
1. Membuka isolasi wilayah

            Saat ini salah satu permasalahan utama yang dihadapi dalam pembangunan di Kalimantan Tengah adalah minimnya infrastruktur terutama bidang perhubungan, sehingga meskipun Provinsi Kalimantan Tengah dikaruniai sumberdaya alam yang berlimpah namun hal ini belum dapat dikelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, karena kendala angkutan. Demikian pula halnya dengan rencana pembangunan di sektor perkebunan, pertanian, kehutanan, pariwisata, kelautan dan perikanan juga mengalami kendala yang sama sehingga tidak dapat dikembangkan secara baik.



2. Penciptaan lapangan pekerjaan

            Dengan adanya pembangunan jalan kereta api maka akan terbuka lapangan pekerjaan di beberapa sektor antara lain pertambangan dan ikutannya, transportasi dan jasa. Di sektor pertambangan akan tercipta lapangan pekerjaan untuk berbagai keahlian baik keahlian tinggi (expert), tenaga menengah maupun tenaga rendah/kasar. Demikian pula halnya dengan pembangunan jalan rel kereta api akan menciptakan lapangan pekerjaan juga dengan berbagai tingkat keahlian. Setelah jalan kereta api ini selesai dan beroperasi dengan baik untuk angkutan batubara akan tersedia lagi lapangan pekerjaan yang tidak sedikit seperti dijelaskan diatas.

3. Menambah pendapatan masyarakat dan pemerintah

            Dengan terciptanya lapangan pekerjaan dalam  berbagai sektor dengan beberapa tingkat keahlian sebagaimana diutarakan diatas maka pendapatan masyarakat akan meningkat sehingga angka kemiskinan dan pengangguran diharapkan akan menurun secara signifikan. Demikian pula halnya perusahaan-perusahaan yang beroperasi di wilayah tersebut akan berkontribusi kepada keuangan pemerintah melalui pembayaran pajak sesuai ketentuan yang berlaku.

4. Menunjang sektor-sektor strategis lain

            Seperti diuaraikan di atas permasalahan utama yang dihadapi dalam melakasanakan pembangunan di kalimantan Tengah adalah minimnya infrastruktur perhubungan. Saat ini selain bidang pertambangan, sektor-sektor lain seperti perkebunan, pertanian, kelautan dan perikanan, dan pariwisata belum dapat dikembangkan secara optimal karena permasalahan infrastruktur perhubungan. Dengan dibangunnya jalan kereta api ruas Puruk Cahu-Bangkuang maka seluruh daerah pengaruh proyek akan dapat dikembangkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

5. Mendukung integritas (kesatuan) wilayah

            Saat ini wilayah Barito yang terdiri dari Murung Raya, Barito Utara, Barito Selatan dan Barito Timur meskipun sudah terhubungkan dengan jalan darat dengan wilayah lainnya di Kalimantan Tengah namun kondisinya belum seperti yang diharapakan. Dengan terbangunnya jalan kereta api ruas Puruk Cahu-Bangkuang maka integritas wilayah akan lebih mantap lagi baik  dari sisi ekonomi, sosial bidaya, pemerintahan, pertahanan dan keamanan.


Selasa, 03 April 2012

TUGAS SOFTSKILL

Sistem Ekonomi Komando/Sosialis

Sistem ekonomi komando/etatisme/terpusat adalah sistem ekonomi yang pengaturan kehidupan ekonominya secara langsung oleh negara.
Adapun ciri-ciri dari sistem ekonomi komando, yaitu:

1)  Semua alat dan sumber produksi dikuasai oleh negara,
2)  Kegiatan perekonomian diatur dan dikuasai secara mutlak oleh negara,dan
3) Jenis-jenis pekerjaan dalam suatu negara serta pembagian kerja diatur oleh pemerintah.

Kebaikan dari sistem ekonomi komando adalah:
1)  Pemerintah mengatur distribusi barang-barang,
2)  Tidak ada kesenjangan antaranggota masyarakat, dan
3)  Kemakmuran masyarakat terjamin.

Keburukan dari sistem ekonomi komando adalah:
1)  Hak milik perseorangan tidak diakui,
2)  Kemajuan ekonominya lambat, dan
3)  Potensi, inisiatif, dan kreasi warga masyarakat tidak berkembang.

Contoh dunia yang menggunakan sistem ekonomi komando adala: Blok Timur (negara-negara Komunis) seperti Rusia, Kuba, Korea Utara, dan negara Eropa Timur.

Analisis:
Sistem ekonomi komando bisa menjamin kesejrahteraan rakyat. Akan tetapi karna peran pemerintah sangat berpegaruh, maka harus oknum pemerintah harus sangat bersih, supaya alokasi dana bisa utuh sampai ke tangan rakyat
Sistem ekonomi komando sangat bagus karena ekonomi pasar dikendalikan sepenuhnya oleh pemerintah, maka harga kebutuhan pokok dapat dikendalikan sesuai daya beli masyarakat


Sistem perekonomian dilihat dari sisi Orde Baru

Selama lebih dari 30 tahun pemerintahan Orde Baru Presiden Soeharto, ekonomi Indonesia tumbuh dari GDP per kapita $70 menjadi lebih dari $1.000 pada 1996. Melalui kebijakan moneter dan keuangan yang ketat, inflasi ditahan sekitar 5%-10%, rupiah stabil dan dapat diterka, dan pemerintah menerapkan sistem anggaran berimbang. Banyak dari anggaran pembangunan dibiayai melalui bantuan asing.

Pada pertengahan 1980-an pemerintah mulai menghilangkan hambatan kepada aktivitas ekonomi. Langkah ini ditujukan utamanya pada sektor eksternal dan finansial dan dirancang untuk meningkatkan lapangan kerja dan pertumbuhan di bidang ekspor non-minyak. GDP nyata tahunan tumbuh rata-rata mendekati 7% dari 1987-1997, dan banyak analisis mengakui Indonesia sebagai ekonomi industri dan pasar utama yang berkembang.

Krisis finansial Asia Tenggara yang melanda Indonesia pada akhir 1997 dengan cepat berubah menjadi sebuah krisis ekonomi dan politik. Respon pertama Indonesia terhadap masalah ini adalah menaikkan tingkat suku bunga domestik untuk mengendalikan naiknya inflasi dan melemahnya nilai tukar rupiah, dan memperketat kebijakan fiskalnya. Pada Oktober 1997, Indonesia dan International Monetary Fund (IMF) mencapai kesepakatan tentang program reformasi ekonomi yang diarahkan pada penstabilan ekonomi makro dan penghapusan beberapa kebijakan ekonomi yang dinilai merusak, antara lain Program Permobilan Nasional dan monopoli, yang melibatkan anggota keluarga Presiden Soeharto. Rupiah masih belum stabil dalam jangka waktu yang cukup lama, hingga pada akhirnya Presiden Suharto terpaksa mengundurkan diri pada Mei 1998.


Sistem perekonomian dilihat dari sisi setelah ORDE BARU

Di bulan Agustus 1998, Indonesia dan IMF menyetujui program pinjaman dana di bawah Presiden B.J Habibie. Presiden Gus Dur yang terpilih sebagai presiden pada Oktober 1999 kemudian memperpanjang program tersebut.
Pada 2010 Ekonomi Indonesia sangat stabil dan tumbuh pesat. PDB bisa dipastikan melebihin Rp 6300 Trilyun [1] meningkat lebih dari 100 kali lipat dibanding PDB tahun 1980. Setelah India dan China, Indonesia adalah negara dengan ekonomi yang tumbuh paling cepat diantara 20 negara anggota Industri ekonomi terbesar didunia G20.


Pelaku Utama dalam Sistem Perekonomian Indonesia

1. Pemerintah (BUMN)
Peran pemerintah sebagai pelaku kegiatan ekonomi berarti pemerintah melakukan kegiatan konsumsi, produksi, dan distribusi.

1 ) Kegiatan produksi
Pemerintah dalam menjalankan perannya sebagai pelaku ekonomi, mendirikan perusahaan negara atau sering dikenal dengan sebutan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. BUMN dapat berbentuk Perjan (Perusahaan Jawatan), Perum (Perusahaan Umum), dan Persero (Perusahaan Perseroan).
BUMN didirikan pemerintah untuk mengelola cabang-cabang produksi dan sumber kekayaan alam yang strategis dan menyangkut hajat hidup orang banyak.

Secara umum, peran BUMN dapat dilihat pada hal-hal berikut ini.
a)  Mengelola cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak.
b) Sebagai pengelola bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya secara efektif dan efisien.
c) Sebagai alat bagi pemerintah untuk menunjang kebijaksanaan di bidang ekonomi.
d) Menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat sehingga dapat menyerap tenaga kerja.

2 ) Kegiatan konsumsi
Pemerintah juga membutuhkan barang dan jasa untuk menjalankan tugasnya. Seperti halnya ketika menjalankan tugasnya dalam rangka melayani masyarakat, yaitu mengadakan pembangunan gedung-gedung sekolah, rumah sakit, atau jalan raya. Tentunya pemerintah akan membutuhkan bahan-bahan bangunan seperti semen, pasir, aspal, dan sebagainya.

3 ) Kegiatan distribusi
Selain kegiatan konsumsi dan produksi, pemerintah juga melakukan kegiatan distribusi. Kegiatan distribusi yang dilakukan pemerintah dalam rangka menyalurkan barang-barang yang telah diproduksi oleh perusahaanperusahaan negara kepada masyarakat. Misalnya pemerintah menyalurkan sembilan bahan pokok kepada masyarakat-masyarakat miskin melalui BULOG. Penyaluran sembako kepada masyarakat dimaksudkan untuk membantu masyarakat miskin memenuhi kebutuhan hidupnya. Kegiatan distribusi yang dilakukan oleh pemerintah harus lancar. Apabila kegiatan distribusi tidak lancar akan memengaruhi banyak faktor seperti terjadinya kelangkaan barang, harga barang-barang tinggi, dan pemerataan pembangunan kurang berhasil. Oleh karena itu, peran kegiatan distribusi sangat penting.


2. Swasta (BUMS)
BUMS adalah salah satu kekuatan ekonomi di Indonesia. BUMS merupakan badan usaha yang didirikan dan dimiliki oleh pihak swasta. Tujuan BUMS adalah untuk memperoleh laba sebesar-besarnya. BUMS dalam melakukan perannya mengandalkan kekuatan pemilikan modal. Perkembangan usaha BUMS terus didorong pemerintah dengan berbagai kebijaksanaan. Kebijaksanaan pemerintah ditempuh dengan beberapa pertimbangan berikut ini.
a. Menumbuhkan daya kreasi dan partisipasi masyarakat dalam usaha mencapai kemakmuran sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia.
b. Terbatasnya modal yang dimiliki pemerintah untuk menggali dan mengolah sumber daya alam Indonesia sehingga memerlukan kegairahan usaha swasta.
c. Memberi kesempatan agar perusahaan-perusahaan swasta dapat memperluas kesempatan kerja.
d. Mencukupi kebutuhan akan tenaga ahli dalam menggali dan mengolah sumber daya alam.

Perusahaan-perusahaan swasta sekarang ini telah memasuki berbagai sektor kehidupan antara lain di bidang perkebunan, pertambangan, industri, tekstil, perakitan kendaraan, dan lain-lain. Perusahaan swasta terdiri atas dua bentuk yaitu perusahaan swasta nasional dan perusahaan asing. Perusahaan-perusahaan swasta tersebut sangat memberikan peran penting bagi perekonomian di Indonesia. Peran yang diberikan BUMS dalam perekonomian Indonesia seperti berikut ini.
a. Membantu meningkatkan produksi nasional.
b. Menciptakan kesempatan dan lapangan kerja baru.
c. Membantu pemerintah dalam usaha pemerataan pendapatan.
d. Membantu pemerintah mengurangi pengangguran.
e. Menambah sumber devisa bagi pemerintah.
f. Meningkatkan sumber pendapatan negara melalui pajak.
g. Membantu pemerintah memakmurkan bangsa.


3. Koperasi
koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.
koperasi juga dipandang sebagai alat untuk membangun sistem perekonomian Indonesia. Koperasi diharapkan dapat mengembangkan potensi ekonomi rakyat dan mewujudkan demokrasi ekonomi

Fungsi dan Peran Koperasi

1) Membangun dan mengembangkan potensi serta kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial mereka.
2) Turut serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
3) Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko gurunya.
4) Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Koperasi didirikan dengan tujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.        









SUMBER
http://www.crayonpedia.org/mw/BSE:Pelaku-Pelaku_Ekonomi_Dalam_Sistem_Perekonomian_Indonesia_8.2_%28BAB_15%29